PARIST.ID, KUDUS - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus mulai tahun ini resmi memiliki mahasiswa baru (Maba) asal Thailand.
Kelima mahasiswa tersebut diantaranya, Asmah Madaehoh (tadris bahasa inggris), Safuroh Kamaloding (tadris bahasa inggris), Nahdee Doloh (tadris bahasa inggris), Sofwan Waeyusoh (tadris bahasa arab), dan Bukhori Kahong (tadris Pendidikan Agama Islam).
Abdurrahman Kasdi, Wakil Ketua III IAIN Kudus, respon hal ini sebagai kebanggaan karena IAIN Kudus mulai diperhitungkan oleh masyarakat luar negeri. Menurutnya juga hal ini terwujud sebab kerjasama yang baik dengan salah satu yayasan di Negeri Gajah Putih itu.
"Maba asing itu semuanya dari yayasan Azistan Thailand. Ini juga hasil kerjasama kita dengan mereka, seleksi sepenuhnya dilakukan mereka dan dikirim ke sini untuk belajar," tutur Abdurrahman Kasdi, kepada Parist.Id, Selasa (07/08/2018).
Ditanya mengenai sistem belajar, Abdurrahman mengatakan mereka akan diperlakukan sama seperti mahasiswa IAIN Kudus pada umumnya. Mereka juga akan berbaur dengan mahasiswa biasa di kelas sebagaimana mahasiswa baru yang lainnya. Hanya saja, akan ada les khusus Bahasa Indonesia untuk mereka agar bisa mengikuti proses belajar selama di IAIN Kudus.
"Jadi selama kuliah di sini mereka tidak menggunakan Bahasa Inggris atau Bahasa Arab, melainkan Bahasa Indonesia," jelas alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo ini.
Abdurrahman menambahkan, sistem seperti itu bertujuan untuk mengenalkan budaya dan wawasan ke-Indonesia-an kepada mahasiswa asing. Hal ini sebagaimana misi besar yang telah disepakati bersama oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia.
"Indonesia itu punya misi agar mahasiswa luar negeri yang belajar di Indonesia paham tentang Bahasa Indonesia. Jadi saat kembali ke negara asalnya masih ingat Indonesia," jelasnya.
Untuk rencana selanjutnya kampus akan membentuk kantor urusan internasional yang mengurusi mahasiswa luar negeri untuk belajar di Kudus dan mahasiswa IAIN Kudus yang ingin belajar di luar negeri.
"Saya sempat mengusulkan kalau PPL dan KKN di luar negeri. Namun itu baru usulan, belum ada persetujuan," katanya. (Falis/rid)
