KUDUS - Sekitar 500 mahasiswa se-Kabupaten Kudus yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Kudus berjalan dari alun-alun simpang tujuh menuju ke gedung DPRD Kudus untuk melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (26/09/2019).
Koordinator umum aksi unjuk rasa, Muhammad Abdul Aziz, menyatakan Ada 6 tuntutan yang diajukan oleh aliansi mahasiswa Kudus dalam surat pernyataan, yaitu pertama, Menyampaikan ke presiden untuk membentuk perpu UU KPK sebagai pengganti UU KPK hasil revisi yang di nilai memiliki potensi melemahkan KPK.
Kedua, menyampaikan ke presiden untuk membatalkan pimpinan KPK yang memiliki track record yang bermasalah. Ketiga, menyampaikan ke DPR RI untuk membatalkan dan mempertimbangkan kembali pasal-pasal yang tertuang di dalam RKUHP yang masih memiliki beragam permasalahan.
Keempat, menyampaikan ke presiden untuk mengusut dan mengadili elit elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Indonesia.
Kelima, menyampaikan ke DPR RI untuk melibatkan mahasiswa, dosen, akademisi dan masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara dalam pertemuan pembahasan RUU lainnya yang belum disahkan.
Keenam, DPRD dapat menjadi wakil rakyat Kabupaten Kudus yang terus menjaga kepercayaan serta meneruskan aspirasi yang disampaikan oleh semua elemen baik Mahasiswa maupun masyarakat sipil.
Tuntutan tersebut diterima oleh pihak DPRD Kudus dan diberi kesempatan untuk audiensi bersama dengan para pimpinan DPRD. Aksi tersebut berujung dengan penandatanganan surat pernyataan oleh para pimpinan dewan.
Ketua DPRD Kudus, Masan, berjanji akan segera mengirimkan surat pernyataan tersebut ke pemerintah pusat.
"Kami akan menyampaikan aspirasi yang telah disampaikan dan nanti bukti pengiriman juga akan kami sampaikan kepada perwakilan yang telah ditunjuk," tegasnya. (Arum)
